Calon Dewas BPJS Ketenagakerjaan Uji Makalah di Komisi IX

25-01-2016 / KOMISI IX

Komisi IX DPR RI memulai proses uji kepatutan dan kelayakan sepuluh calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Langkah awal seluruh kandidat berkumpul di ruang sidang komisi yang membidangi masalah kesehatan dan tenaga kerja ini dan diminta menulis makalah dengan tema yang telah ditetapkan.

 

"Dari makalah ini nantinya akan terlihat kualitas dan pengetahuan dari masing-masing calon dewas yang berasal dari tiga unsur (unsur pekerja, unsur pemberi kerja dan unsur tokoh masyarakat). Hasil penulisan akan kita dalami dalam uji kepatutan dan kelayakan besok,” kata Wakil Ketua Komisi IX Ermalena di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016). 

 

Penetapan tema makalah dilakukan melalui pengundian. Calon dewas, M. Aditya Warman menulis tentang 'Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dalam Mengembangkan Dana Jaminan Sosial untuk Meningkatkan Peran Serta Sektor UMKM'. Kandidat lain Inda D. Hasman menulis tentang 'Penguatan Legislasi dalam Upaya Pengembangan dan Peningkatan Manfaat Jaminan Sosial pada Era MEA'.

 

Selanjutnya Ananto Harjokusuma menulis tentang 'Peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dalam Menjamin Tercapainya Tujuan UU BPJS guna Mewujudkan Terselenggaranya Pemberian jaminan Kesehatan dan Kesejahteraan Peserta'. Eko Darwanto menulis tentang 'Membangun Sistem Managemen Pemerintahan dan Pelayanan Publik Jaminan Sosial yang Jelas, Bersih dan Transparan'.

 

Dipasusila S. Utama menulis tentang 'Strategi dan Transparasi Pengelolaan Dana Publik, Aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan dengan Perlindungan Kebutuhan Hidup Dasar yang layak (securing a minimum standart of living) Bagi Peserta dan Anggota Keluarga', serta M. Hassan menulis tentang 'Efek Jera dan Penindakan Hukum terhadap Kealpaan Perusahaan dan Peserta dalam Pemenuhan Kewajiban'.

 

Mantan anggota DPR yang juga mencalonkan diri, Poempida Hidayatulloh menulis tentang 'Pentingnya Fungsi Pengawasan terhadap Kinerja dan Etika Dewan Pengawas sebagai Bentuk Transparasi dan Akuntabilitas Kelembagaan' sementera Ribawati mendapat tema tentang 'Rivalitas BPJS Ketenagakerjaan dengan Program jaminan Swasta sehingga Dapat Mengganggu Program Pemerintah'. 

 

Rekson Silaban  menulis tentang 'Sistem Informasi dan Komunikasi dalam Era Reformasi' dan nomor urut terakhir H. Mohammad Joesoef menulis tentang 'Sistem Informasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Era Globalisasi dalam Mendukung Pelayanan Berbasis Asas Portabilitas Di Dalam dan Luar Negeri'. (ria/iky)/foto:jayadi/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...